Borjuasi dan Pemilu

Moral Borjuasi dan Pemilu 2014

Moral Korup dan Penipu Elit Borjuasi

Tidak lama lagi, rakyat Indonesia disuguhi pentas drama dari elit-elit politik. Bagi mereka, pentas drama ini merupakan puncak demokrasi Indonesia. Namun dalam menuju pesta demokrasi itu, rakyat melihat kebusukan perilaku korup dari elit-elit politik. Serangkain tindak pidana korupsi oleh elit-elit partai borjuasi, seperti skandal kasus Century, kasus Hambalang, kasus pengadaan Al-Qur’an hingga kasus korupsi impor daging sapi sebagai berita yang menghiasi media-media cetak dan elektronik nasional. Dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) sebanyak 69,7 % anggota DPR terlibat tindak pidana korupsi. Data selanjutnya, ICW mencatat sebanyak 52 politisi terjerat kasus korupsi sepenjang tahun 2012. Praktik korupsi tersebut sejatinya telah menelanjangi betapa busuknya moral elit-elit politik borjuasi.

Patut diduga pula bahwa moralitas korup elit-elit politik ada kaitannya dengan pelaksanaan Pemilu 2014 nanti. Dimana biaya Pemilu tidaklah sedikit, sehingga elit dan partai politik memerlukan topangan finansial yang besar. Dengan penyalahgunaan kewenangan, pembagian proyek dan melalui penetapan anggaran, elit politik mengumpulkan pundi-pundi uang untuk anggaran pesta demokrasi. Praktik korupsi kian tumbuh subur bak jamur di musim penghujan menuju Pemilu 2014. 

Apakah benar, Pemilu 2014 merupakan pesta demokrasinya rakyat Indonesia? Selama ini, elit politik mengatasnamakan rakyat untuk menduduki tampuk kekuasaan. Namun selama itu pula rakyat selalu kehilangan hak-hak sosialnya, seperti kehilangan tanah, pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan kehilangan subsidi-subsidi sosial lainnya. Tapi yang pasti adalah rakyat dijadikan tumpukan kertas suara yang berisi lambang partai dan nama-nama elit politik yang akan berkuasa, baik di istana maupun di gedung parlemen.

Atas nama demokrasi, elit-elit politik hendak menanamkan ilusi kepada rakyat agar percaya dan menyerahkan nasib mereka kepada para “wakil rakyat” di parlemen. Elit-elit politik menyatakan bahwa melalui gedung parlemen rakyat akan diperjuangkan kesejahteraannya. Kemudian dengan kampaye “Kaum muda saatnya memimpin”, elit-elit politik hendak mengilusi kaum muda dengan merekrutnya menjadi kader partai borjuasi. Celakanya, kampus dijadikan lahan rekruitasi parati borjuasi dengan berbagai kedok agenda kunjungan dan seminar. Bahkan dengan iming-iming beasiswa dan hadiah fasilitas kuliah, elit-elit politik membujuk mahasiwa untuk memperkuat dan memperluas “jaring-jaring suara.” Hal ini menunjukan bahwa moralitas elit politik adalah moral penipu.

Pemujaan Buta Parlementerisme

Demokrasi, Pemilu 2014 serta parlemennya tidak lain merupakan perkakas dari yang memerintah. Tatanan masyarakat hari ini berdiri pada sistem kapitalisme, suatu sistem yang menindas mayoritas masyarakat dengan menguntungkan segelintir orang yang memiliki modal. Kemudian yang memiliki kuasa atas pemerintahan adalah kelas borjuasi, maka perkakas tersebut berfungsi sebagai pelaksanan untuk mengelola dari seluruh urusan-urusan kaum borjuasi itu sendiri.

Keberadaan partai borjuasi ini telah mengubah slogan-slogan perjuangan rakyat menjadi “pepesan tong kosong”, mengilusi kesadaran, mengintrupsi perjuangan pembebasan rakyat dengan janji-janji palsu tentang perubahan dan kesejahteraan. Partai borjuasi juga mengubah perjuangan massa aksi menjadi parlementerisme. Kemudian mesin-mesin partai borjuasi terus bekerja mencari dukungan dikalangan rakyat termasuk juga di kalangan aktivis gerakan. Kurang lebih ada 43 aktivis ’98 opurtunis mendukung partai-partai borjuasi yang akan berlomba pada 2014 mendatang dan jumlah tersebut akan terus bertambah. Anggapan dengan masuk parlemen, mereka akan bisa mengubah sistem dan mempercayakan perubahan sosial dengan “mengoceh” disidang-sidang parlemen. Sehingga menjadikan rakyat terjebak pada birokratisme parlemen dan meninggalkan jalan massa aksi yang teratur dalam memperjuangkan nasib dan kesejahteraan. Pemujaan terhadap parlementerisme, menurut Tan Malaka sama halnya dengan “seseorang digurun sahara yang memburu fatamorgana.”

Moral Borjuasi vs Moral Rakyat

Bahwa setiap kelas yang berkuasa, pastilah ia akan menciptakan perangkat moralnya sendiri, oleh karenanya kekuasaan borjuasi akan menciptakan tatanan moralitasnya. Moral ini tidak turun dari langit, melainkan lahir dari dinamika relasi-relasi produksi ekonomi dalam masyarakat. Dari penguasaan ekonomi ini, borjuasi akan melahirkan perangkat politik dan moral untuk selalu melindungi kepentingan-kepentingan ekonominya. Elit-elit politik berwatak opurtunis menjadi abdi para pemilik modal yang telah memberikan kekuatan finansial untuk menuju tampuk kekuasan di Istana maupun di gedung parlemen. Kemudian sebagai balas jasanya, elit politik membuat dan mengesahkan berbagai macam perundang-undangan yang menguntungkan bagi para pemilik modal.

Moral borjuasi tentu akan bertentangan dengan moral kelas tertindas. Moral borjuasi hendak melanggengkan Pemilu 2014 sebagai Pemilunya borjuasi, Pemilu yang memproduksi kemelaratan bagi rakyat, Pemilu yang mempertahankan moralitas korup dan penipu. Sedangkan moral kelas tertindas menentang pelanggengan dominasi borjuasi dalam demokrasi borjuasi. Seperti yang dikatakan Lenin bahwa “moral kita secara menyeluruh disubordinasi pada kepentingan perjuangan kelas proletariat, dalam hal ini adalah mewujudkan pembebasan nasional. Sehingga diam bukanlah ekspresi moralitas politik kita dalam Pemilu borjuasi 2014. Moral kita juga bukan hanya moral tolak semata, moral dari grup mobilisasi tolak Pemilu borjuasi –barisan kelompok yang frustasi dengan Pemilu borjuasi 2014. Akan tetapi, moral kita bergerak lebih maju, yakni menolak Pemilu borjuasi 2014 dengan aktif membangun persatuan rakyat dan membangun alat kekuatan politik sendiri –dengan jalan politik massa aksi.

Bangun Barisan Oposisi Rakyat

Alat politik yang hendak dibangun, tidak lain haruslah berprinsip anti elit politik borjuasi. Karena jika kita hendak melawan kekuasaan borjuasi, maka seluruh daya upaya kita dicurahkan untuk melawan kekuasaan borjuasi tersebut. Kemudian perlawanan ini tidak boleh kecil, sehingga persatuan ini haruslah meluas melibatkan seluruh kekuatan rakyat (buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin kota, pemuda, seniman, dll). Dengan prinsip anti elit barjuasi, gerakan ini merupakan barisan oposisi rakyat yang ber-demarkasi dan bertapal batas terhadap kekuasaan borjuasi.

Selanjutnya, ayo selekas-lekasnya kita melakukan konsolidasi gerakan rakyat dengan melalui ajang-ajang workshop atau konfrensi dalam penyatuan pandangan mengenai situasi ekonomi politik, sehingga semakin insaf dan sadar bahwa moralitas kita disandarkan pada perjuangan kelas dengan membangun persatuan kekuatan rakyat dan membangun alat politik anti elit borjuasi. Persatuan gerakan rakyat yang baik adalah persatuan yang memiliki program, baik program perjuangannya maupun program penguatan persatuannya. Perlu diinsafi, bahwa persatuan tanpa adanya program maka umur persatuan tidaklah panjang.

Kini kita sedang bergerak kearah jalan pembebasan nasional, dengan membangun kekuatan alat politik rakyat, melancarkan massa aksi sejati guna menghancurkan dominasi kekuatan borjuasi dan bukan sedang berjalan bergandengan tangan dengan para elit borjuasi pendukung Pemilu 2014.

Oleh : Azmir Zahara, Ketua Umum SMI Periode 2011-2013

Posted in: analisa dan opini