Pernyataan Sikap :
Mengutuk Represifitas Gerakan Rakyat
Respon BBM
Rakyat Bersatu, Tolak Kenaikan Harga
BBM !
Menanggapi kenaikan harga BBM 18 November lalu, Indonesia dilanda gelombang demonstrasi menentang kebijakan ini. Begitu kebijakan itu diumumkan, spontan terjadi protes di beberapa daerah seperti Jakarta, Makassar, Yogya, Medan dan kota lainnya. Aksi-aksi terus dilakukan dan semakin hari semakin memanas. Jakarta sendiri langsung ditetapkan siaga satu paska pengumuman kenaikan, aparat-militer mulai dikerahkan di sudut-sudut kota. Selang beberapa hari gelombang perlawanan makin membesar, represifitas yang dilakukan aparat terhadap rakyat semakin keras pula. Tembakan gas air mata, water canon, pentungan sampai peluru tajam dikerahkan untuk membungkam perlawanan dari rakyat. Kabar terakhir, represifitas dari rezim telah memakan korban jiwa seorang warga asal Sulawesi (M. Arif), puluhan dirawat intensif dan ratusan luka-luka. Sikap rezim ini semakin menegaskan, bahwa rakyat sah-sah saja menjadi tumbal bagi kebijakan pro neoliberalisme.
Selain itu, berbagai alasan digunakan oleh
rejim ini dan pakar-pakar bayaran mereka, bahwa kenaikan BBM ini adalah demi
rakyat sendiri, bahwa BBM harus naik karena harga minyak dunia yang semakin
tinggi, dan berbagai pelintiran analisa ekonomi yang dapat terpikirkan oleh
otak mereka. Selain mencoba menipu rakyat dengan teori-teori pembenaran ekonomi
mereka, rejim ini juga menggunakan senjata lain untuk menggagalkan aksi
perlawanan rakyat ini, yakni membentuk opini publik yang menjelek-jelekkan
gerakan perlawanan yang sah ini sebagai aksi yang anarkis dan merusak. Kemudian
membuat rekayasa seolah-olah aksi penolakan kenaikan BBM di tentang oleh warga
masyarakat, padahal itu bohong. Bahkan, rezim membayar media-media untuk
memberitakan kebohongan – bahwa tewasnya salah seorang massa aksi dari UMI dan
luka-luka yang dialami oleh massa aksi adalah bukan tanggung jawab
aparat-militer.
Kekangan rezim tak hanya sampai disitu saja.
Beberapa kampus di kota-kota besar, seperti Universitas Medan (Unimed) dan 6 Universitas
di Sulawesi Selatan, terang-terangan melarang para mahasiswa untuk ikut
memperjuangkan pembatalan kenaikan harga BBM. Siapapun yang ikut berdemo akan
diancam skorsing dan DO. Selain itu, aparat dengan bebas melakukan sweeping di
kampus-kampus di Bima dan Makassar, yang berujung pada pembubaran paksa diskusi
dan aksi-aksi tolak BBM di area kampus. Bahkan gerakan rakyat yang berbaris
menolak kebijakan anti rakyat justru dituduh provokator dan berujung pada
penahanan, seperti yang dialami 3 mahasiswa Jogja. Kekangan demokrasi ini tak
ubahnya seperti kekangan otoritas Orde Baru, yang anti terhadap demokratisasi
baik di kampus maupun di masyarakat. Rezim semakin membuka topengnya. Terang
sudah, siapa dan berada dipihak mana rezim ini, yaitu pihak borjuasi.
Kami, SERIKAT
MAHASISWA INDONESIA menyatakan sikap :
1. Mengutuk keras tindakan
represifitas terhadap gerakan rakyat dan upaya-upaya pembungkaman anti
demokrasi. Hentikan represifitas terhadap gerakan rakyat.
2. Menyerukan
kepada seluruh elemen gerakan untuk mempersolid barisan, memperbesar perlawanan hingga ke
daerah-daerah untuk terus memberikan penekanan politik hingga kenaikan harga
BBM dibatalkan. Sasaran penekanan politik seperti kampus-kampus, pusat
ekonomi (kawasan industri, pelabuhan, tol, dll), serta menduduki pusat-pusat
pemerintahan.
3. Menyerukan bahwa gerakan rakyat harus
bertarung propaganda untuk membongkar kebohongan-kebohongan rezim atas
pembenaran pencabutan subsidi publik dan kenaikan harga BBM. Sebar
selebaran-selebaran, poster maupun spanduk yang berisi ajakan bergerak bersama
melawan kebijakan anti rakyat.
Tuntutan :
1. Batalkan Kenaikan Harga BBM !
2. Stop Represifitas Gerakan Rakyat !
3. Lawan Politik Upah Murah !
4. Lawan Pemberlakuan Pasar Bebas dan Masyarakat Ekonomi
ASEAN !
5. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan
bervisi kerakyatan !
6. Bangun alat politik alternative !
Jakarta, 29 November 2014
KOMITE
PIMPINAN PUSAT
0 komentar:
Posting Komentar