Tentang Garis Politik Kita
PEMBEBASAN NASIONAL MELAWAN IMPERIALISME
SITUASI DUNIA
Kapitalisme Sebagai Sistem Yang Gagal Dan Usang
Harus kita akui, kapitalisme sebagai salah satu
babakan sejarah perkembangan umat manusia, sejak kelahiranya pada abad ke-19
turut memberikan sumbangan yang sangat besar bagi peradaban manusia. Salah
satunya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mengantarkan
penduduk dunia pada zaman modern yang bahkan hampir tidak mengenal batas
negara, kebudayaan, sistem kepercayaan dll. Namun di sisi lain, sistem
kapitalisme sebagai sistem sosial dan sistem ekonomi juga melahirkan satu KETIMPANGAN
yang menunjukkan wajah sebenarnya dari kapitalisme sebagai sistem sosio ekonomi
yang TIDAK ADIL dan MENINDAS. Ketimpangan tersebut juga melahirkan PERTENTANGAN
yang tidak akan bisa didamaikan antara kelas borjuis dan kelas proletar.
KRISIS, sebagai cacat bawaan dan kepastian
dalam kapitalisme yang berulang kali menghantam sistem ini telah menunjukkan
kepada kita, bahwa sistem KAPITALISME tidak pernah mampu membawa kesejahteraan
untuk masyarakat dunia (Rakyat semesta). Badai Krisis yang dialami kapitalisme,
dalam tiap tahapan pemulihannya senantiasa MENGORBANKAN mayoritas penduduk
dunia dalam bentuk perang, penguasaan sumber-sumber kekayaan negara dunia
ketiga yang justru memperparah PENDERITAAN KELAS TIDAK BERPUNYA. KEMISKINAN,
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MAHAL, PENGANGGURAN, PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, adalah
fakta-fakta yang tidak bisa terselesaikan oleh sistem kapitalisme. Teori Kebebasan
persaingan (laisses faire laisses passer), keseimbangan pasar oleh
tangan tak terlihat (Invisible Hand), penghilangan campur tangan negara sudah
menjadi OMONG KOSONG, karena pada kenyataannya kelas kapitalis selalu
MEMBUTUHKAN NEGARA dan aparaturnya untuk menghisap dan menindas!!! Bahkan, badai
krisis di abad ke-21 adalah krisis terparah dan terpanjang dalam sejarah
berkuasanya sistem yang berkiblat pada mazhab Adam Smith ini.
Krisis kapitalisme kembali
memasuki fase baru. Rencana pemotongan quantitative
easing oleh The Fed dan penarikan kapital besar-besaran ke AS, membuat
pasar obligasi dan ekonomi global gempar. Perubahan kebijakan AS itu menyedot “Hot money” yang turut menjadi penyumbang
emerging ekonomi global, dan membuat investasi mengalihkan minatnya kembali ke
dollar. Dalam beberapa jam saja bursa di beberapa kawasan Asia dan Eropa
anjlok. Dollar menjadi kian perkasa dan menghempaskan mata uang beberapa
kawasan Asia dan Eropa. Imbasnya, rupiah tertekan, terjadi defisit neraca
ekonomi, terutama di Indonesia. Menghadapi realitas yang ada, satu-per-satu
prediksi pertumbuhan ekonomi liberal yang dibangga-banggakan, harus diturunkan.
Harapan mereka akan kepulihan ekonomi terdorong ke masa depan yang jauh, dimana
kabut kekacauan ekonomi mencegah mereka untuk melihat apapun atau bahkan
memahami apapun.
Jerman, pusat kekuatan Uni
Eropa (EU) yang telah menjaga kesatuan EU, mengubah prediksi pertumbuhan 2013
mereka dari 1,6% menjadi 0,4%, sementara pertumbuhan tahun 2012 juga dipotong
dari 1% menjadi 0,7%. Korea, salah satu mesin pertumbuhan di Asia, memotong
prediksi pertumbuhan 2013 dari 4,3% menjadi 3%, sementara pertumbuhannya pada
2012 diturunkan dari 3,3% menjadi 2,1%. India mengikuti tren yang sama,
menurunkan prediksi pertumbuhan tahun 2012 menjadi 5,8%, jauh dari estimasi
awalnya 7,6%. Untuk seluruh dunia, PBB baru saja memotong prediksi pertumbuhan
ekonomi dunia pada 2013 dari 3,2% menjadi 2,4%. Belum lama yang lalu, pada
Juni, PBB memprediksikan pertumbuhan global 3,9%. Hanya ada satu hal yang pasti
hari ini, yakni ketidakpastian.
Pemerintah Yunani telah dipaksa
mengimplementasikan sebuah kebijakan penghematan, memangkas anggaran mereka
sebesar 30 milyar euro dalam 3 tahun. Kaum pekerja dipaksa membayar untuk
krisis kapitalisme. Spanyol, Portugal, Irlandia, Italia, dan Inggris – yang
ekonominya lebih besar daripada Yunani – ada di situasi yang sama. Pada tanggal
29 Mei 2013, Spanyol menyusul langkah Yunani, menyetujui rencana penghematan
yang akan memangkas 15 milyar euro termasuk pemotongan gaji pegawai negeri.
Pemerintahan koalisi Cameron-Clegg yang baru, pada 24 Mei, hanya dua minggu
setelah berkuasa, telah mengambil langkah pertamanya untuk menyerang kaum buruh
dengan mengumumkan pemotongan sebesar 6 milyar poundsterling. Pada tanggal 26
Mei 2013, pemerintahan Italia di bawah Berlusconi mengungkapkan sebuah rencana
untuk memangkas 24,9 milyar euro dari anggaran negara mereka, yang termasuk
tiga tahun pembekuan gaji untuk pegawai negeri. Pada tanggal 13 Mei,
pemerintahan Portugis mengumumkan kenaikan pajak dan pemotongan anggaran. Semua
kebijakan penghematan ini telah direspon dengan demonstrasi-demonstrasi oleh
gerakan rakyat.
China datang sebagai pemberi
harapan untuk kapitalisme dunia. Untuk menghindari krisis tahun 2008, dimana
permintaan dari AS, Eropa, dan Jepang menurun, China telah mengubah haluan
ekonominya dari orientasi ekspor ke orientasi konsumsi domestik. China telah
melakukan investasi infrastruktur yang signifikan untuk meningkatkan konsumsi
domestik dan mendorong jalannya ekonomi. Semenjak tahun 2008, ia telah
membangun 10.000 kilometer rel kereta cepat (lima kali lipat seluruh jaringan
kereta cepat di Prancis); 85.000 kilometer jalan raya, yang melebihi seluruh
jaringan jalan raya AS; 6 dari 10 pelabuhan kontainer terbesar di dunia;
stadium-stadium Olimpiade termahal; tiga jembatan laut terpanjang di dunia.
September lalu, pemerintahan China menyuntik kembali sebuah paket stimulus
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang melambat, yakni $150 milyar untuk 60
proyek infrastruktur. Akan tetapi, prospek jangka panjang ekonomi China masih
bersandar pada pemulihan permintaan dari AS, Eropa, dan Jepang. Investasi
infrastruktur yang besar akan meningkatkan produktivitas China, yang berarti
akan ada lebih banyak produk yang keluar dari pabrik-pabrik China,
produk-produk yang pada akhirnya harus dijual. AS, Eropa, dan Jepang – kendati
ekonominya yang sedang menurun – masihlah merupakan pasar terbesar di dunia.
Kebijakan “ekonomi terbuka” Deng Xiaoping telah menunjukkan bahwa China tidak
bisa menjadi ekonomi yang berdiri sendiri, kecuali kalau ia ingin mengikuti
jalan Korea Utara.
Perebutan hak monopoli pasar,
tenaga kerja murah dan bahan baku murah menjadi lumbung utama dari penyelamatan
krisis. Tak heran, negara-negara imperialis getol mendorong pertemuan-pertemuan
regional dan kawasan macam WTO, APEC, G-8, G-20, MEA, dan sejenisnya. Atas nama
kerjasama ekonomi, mereka menawarkan obat mujarab dari krisis, yaitu pembukaan
pasar bebas, liberalisasi arus modal dan liberalisasi pasar tenaga kerja. Bak
kerbau dicongek hidungnya, Indonesia yang terlibat cukup aktif dalam forum
penuh intrik itu, langsung menurunkan program paket kebijakan percepatan
pertumbuhan ekonomi dalam program MP3EI yang sarat liberalisasi. Bahkan, rejim
harus berpikir keras agar terhindar dari lubang krisis dengan merevisi pemberlakuan
OJK serta memberi ruang nyaman bagi investasi. Sementara para pengusaha diberi
keringanan pajak (sunset policy), buruh menjadi sektor yang paling menderita
dengan pemberlakuan politik upah murah dan harga-harga kebutuhan pokok yang tak
terkendali.
Bagaimanapun cara pemerintahan
di seluruh dunia menambal keborokan kapitalisme, sejatinya ini akan
mengakibatkan – dan telah mengakibatkan – penajaman perjuangan kelas.
Maka dapatlah kita tarik kesimpulan, bahwa
sistem KAPITALISME adalah sistem sosio ekonomi yang GAGAL dan USANG yang tidak
mampu membawa masyarakat dunia pada kesejahteraan.
SITUASI
INDONESIA
Jika
KAPITALISME kita andaikan sebagai sebuah bangunan yang ditopang oleh negara-negara
di dunia sebagai tiang-tiang penyangga, maka Indonesia juga salah satu
penyangganya.
Sejak masuknya kolonialisme Eropa pada abad pertengahan (abad ke-16),
Indonesia (Nusantara) yang masih berada di bawah kekuasaan Feodal lambat laun
mengalami pergeseran kekuasaan menjadi kekuasaan yang didominasi oleh kekuatan
MODAL ASING. Mulai dari peralihan penguasaan tanah oleh modal swasta melalui Agrarische
Wet (1870) hingga munculnya industri modern (pabrik, kereta api dll) sebagai
salah satu tanda keruntuhan Feodalisme Indonesia dan menunjukkan bahwa Indonesia
telah berada dalam cengkeraman kapitalisme serta menjadikan Indonesia wilayah
untuk memproduksi barang kebutuhan pasar internasional yang sama sekali tidak
ada sangkut pautnya dengan kebutuhan penduduk pribumi yang diperbudak di
negerinya sendiri.
Namun lambat laun juga Rakyat Indonesia tidak mampu lagi menutup-nutupi
perasaan dari GERTAKAN dan TINDAKAN bangsa penjajah yang sudah berlangsung
selama 350 tahun. Cambuk, tongkat karet, senapan kaum imperialis mulai disambut
dan ditantang oleh bangsa Indonesia. Bukan karena bisikan gaib, jimat atau
sumpah, tetapi karena KESADARAN untuk bebas dari mental BUDAK dan perjuangan
akan HAK-HAK yang nyata sebagai manusia – bangsa yang berkehendak untuk merdeka
– yang mendorong bangsa Indonesia mengorbankan jiwanya untuk mendapatkan HAK
tersebut.
Revolusi Borjuis 1945
Sejak penghancuran PKI
secara fisik pada tahun 1927, otomatis panggung gerakan didominasi oleh
tokoh-tokoh borjuis-nasionalis seperti Soekarno, Mohammad Hatta dan Sutan
Syahrir. Kekalahan PKI pada tahun 1927 dan Gelombang Depresi Hebat menjelang PD
II – telak memukul Indonesia cukup keras karena ekonominya sangat tergantung
pada ekonomi internasional. Kelelahan ini membuka satu periode semi-reaksi di
Indonesia, dimana gerakan nasionalis maupun komunis terpukul mundur secara
politik dan organisasional. Sekitar 13 ribu penangkapan terjadi dimana ribuan
orang dikirim ke kamp konsentrasi Boven Digul.
Gerakan nasionalis
Indonesia mendapatkan momentumnya kembali setelah kekalahan Belanda di tangan
Jepang pada tahun 1942, menandai berakhirnya tiga-setengah-abad penjajahan
Belanda dan awal dari tiga-setengah-tahun penjajahan Jepang. Namun jenis
nasionalisme yang bangkit adalah nasionalisme borjuis yang secara ketat
dikendalikan oleh Jepang dalam kerangka Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur
Raya dengan slogan “Asia untuk Orang Asia”. Jepang mengasuh di bawah sayap
mereka pemimpin-pemimpin penting Indonesia, di antara mereka adalah Soekarno,
guna mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia untuk mesin perang mereka dalam
mempertahankan wilayah-wilayah yang sudah mereka taklukkan dari pasukan Sekutu.
Janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia adalah satu usaha
untuk mengendalikan gerakan nasionalis. Di situasi ini, muncul ruang-ruang
kompromis terhadap fasis Jepang yang di praktikkan oleh para nasionalis.
Revolusi borjuis 17 Agustus 1945 yang dipimpin oleh
Soekarno-Hatta telah memulai babak baru dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia,
yang diperjuangkan di lapangan militer melawan kekuatan Sekutu dan di lapangan
politik antara kaum reformis dan kaum revolusioner. Kaum reformis, yang
digaungi oleh Hatta dan Sjahrir, merasa cukup dengan kemerdekaan Indonesia di
bawah jempol imperialisme, sedangkan kaum revolusioner, yang dipersonifikasi
oleh Tan Malaka dan front persatuannya Persatuan Perjuangan, menuntut 100%
Merdeka. Kaum revolusioner berjuang dengan berani melawan pasukan Sekutu dan
juga melawan pemimpin nasionalis seperti Hatta yang ingin berkapitulasi pada
kekuatan imperialis dan menasionalisasi semua perusahaan dan perkebunan
Belanda, yang nota-bene berarti penundukan ekonomi Indonesia terhadap Belanda.
Pada tanggal 27
Desember 1949, setelah banyak pertempuran yang gagah berani, yang menewaskan
lebih dari 200 ribu orang Indonesia, Belanda terpaksa mengakui kemerdekaan
Indonesia. Namun, para pemimpin borjuis nasionalis telah menjual seluruh
Indonesia dengan menyetujui pengembalian seluruh perusahaan, tanah perkebunan,
dan tambang-tambang Belanda dan membayar 4,3 milyar gulden (atau senilai 10,1
milyar dollar pada tahun 2009) yang merupakan agresi militer Belanda di
Indonesia selama 4 tahun. Ini menaruh ekonomi Indonesia di bawah jempol kaum
imperialis dan program 100% Merdeka dikhianati.
Dibawah kepemimpinan
revolusi borjuis Sukarno menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia diambang krisis.
Dalam 5 tahun, inflasi naik dari 20% hingga 600%, defisit anggaran naik dari
17% hinggal 63%. Penyebab segera dan langsung dari meningkatnya inflasi, yang
bagi buruh dan tani berarti menurunnya pendapatan riil mereka, tidak sulit
untuk ditemukan. Hal ini yang melatarbelakangi lahirnya UU PMA tahun 1958,
sebagai upaya penyelamatan krisis.
Pemerintahan Soekarno
mencoba menyeimbangkan dua kekuatan utama: kekuatan komunis dan kekuatan
tentara di bawah jendral-jendral reaksioner. Di belakang kaum Komunis adalah
kelas pekerja, petani miskin, kaum miskin kota, dan banyak kaum intelektual,
artis, dan nasionalis kiri. Di belakang jendral-jendral reaksioner adalah
pemilik tanah kaya, nasionalis sayap kanan, dan terutama kekuatan imperialis.
Dua kekuatan itu menciptakan dinamika politik yang cukup kencang, dan sesekali
ledakan demonstrasi di beberapa titik.
Kebijakan setengah-hati
dari pemerintahan Soekarno, yang menyerukan slogan revolusioner tanpa
menyelesaikan revolusi sosialis, menghapus kapitalisme secara penuh dan
mengimplementasikan ekonomi terencana di bawah kontrol demokratik buruh, dan di
pihak lain penolakan dari PKI untuk merebut kekuasaan karena mereka terikat
kaki dan tangannya pada kaum borjuis nasional (di bawah teori dua-tahap
mereka), mengakibatkan kekalahan kelas pekerja. Di dalam sebuah perjuangan
kelas, hanya ada satu aturan: satu kelas harus menang dan kelas yang lain harus
kalah. Sebuah situasi perjuangan kelas yang tajam, seperti di Indonesia pada
akhir 1950 hingga pertengahan 1960, tidak bisa berlangsung selamanya. Satu
kelas harus kalah. Sikap keras kepala PKI untuk mengabaikan perjuangan kelas
dengan mengsubordinasikannya di bawah perjuangan nasional menyebabkan
kehancuran mereka. Peristiwa 1965 dengan penumpasan PKI telah menandai
kehancuran kekuatan Revolusioner dan keruntuhan rezim Soekarno. Pemerintahan
kemudian diambil alih oleh Soeharto dan golongan militer yang kita kenal
sebagai Orde Baru.
Orde Baru dan
Kemenangan Imperialis
Kelahiran Orde Baru
menjadi langkah mulus imperialisme dalam menguasai ekonomi politik Indonesia.
Sebelum menghadiri konferensi Jenewa di Swiss, Soeharto telah mengesahkan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Melalui UU
1/1967, secara resmi pemodal asing dapat menginvestasikan modalnya di Indonesia
dengan keringanan pajak. Lalu UU 8/1966 menandai fase secara bertahap
kekuatan ekonomi bergantung pada IMF, World Bank, dan korporasi asing.
Orde Baru membawa
sebuah eksploitasi yang semakin parah. Dalam waktu 10 tahun, dari tahun 1971
hingga 1981, total nilai ekspor meloncat dari US$ 1,2 milyar hingga US$ 25,2
milyar, sebuah loncatan tinggi sebesar 2100% dalam 10 tahun. Minyak dan gas
bumi secara konsisten mencakup lebih dari 50 persen total nilai ekspor hingga
tahun 1987, dengan Jepang sebagai tujuan ekspor utama. Sekitar 80% dari ekspor
minyak dan gas bumi menuju Jepang dan Amerika Serikat. Periode dari tahun 1971
sampai 1987 sering disebut sebagai periode migas.
Dekade 1990an, ditandai
dengan kebijakan-kebijakan ekonomi neoliberal sebagai konsekuensi keanggotaan
Indonesia di forum WTO dan APEC. Kesepakatan GATS (General Agreement of Trade Services) menuntun Indonesia untuk
membuka swastanisasi sector jasa. Pendidikan dan Kesehatan pun masuk dalam poin
jasa yang berpotensi menghasilkan profit menjanjikan.
Tujuh tahun sebelum
krisis ekonomi 1997, ada influks kapital yang besar ke dalam sektor swasta,
dari US$ 314 juta pada tahun 1989 ke US$ 11,5 milyar pada tahun 1996, sebuah
peningkatan 3500%. Kapital swasta yang besar ini, kebanyakan darinya adalah
kapital jangka pendek yang diinvestasikan ke sektor real-estate, menciptakan
ekonomi gelembung yang meledak pada saat krisis finansial Asia 1997. Krisis
sangat parah. Dari pertumbuhan pertahun rata-rata 7%, PDB riil berkontraksi
hampir 14% pada tahun 1998. Rupiah anjlok dari Rp. 2.450 ke Rp. 14.900 terhadap
dolar AS antara bulan Juni 1997 dan Juni 1998. Pemerintahan kapitalis, dengan
bantuan dari reformis-reformis tulen, cepat membail-out bank-bank dan
perusahaan-perusahaan finansial yang berjatuhan. Sebagai akibatnya, hutang
publik pemeringah naik dari nol sebelum krisis menjadi US$ 72 milyar, sebuah
jumlah besar yang harus dibayar oleh rakyat pekerja.
Liberalisasi dan
Kegagalan Reformasi
Kegagalan Reformasi
sangatlah mencolok sehingga bahkan massa rakyat mulai mengidamkan “masa lalu
yang baik” di bawah Soeharto ketika kemiskinan lebih tertanggungkan dan ada
semacam kestabilan. Di bawah kedok demokrasi, tingkat eksploitasi sebenarnya
justru meningkat. Ini adalah logis, karena bagi kelas penguasa demokrasi
berarti kebebasan untuk menindas. Sebagai konsekuensinya, agenda neo-liberal
telah diimplementasikan lebih ganas dalam tahun-tahun belakangan. Banyak
perusahaan dan properti negara yang sedang diprivatisasi. Subsidi negara
dihapus. Tidak heran kalau rakyat letih akan situasi sekarang ini dan skeptis
akan apa yang telah dibawa oleh Reformasi 1998.
Pada tanggal 1 Januari
2010, Indonesia, dengan sembilan negara ASEAN lainnya, meratifikasi ASEAN-China
Free Trade Area (ACFTA) dimana ini akan mengurangi tarif lebih dari 7500
kategori produk, atau sekitar 90% dari barang impor, hingga nol. ACFTA adalah
area perdagangan bebas terbesar dalam hal populasi, dengan sekitar 1,9 milyar
penduduk, dan ketiga terbesar dalam hal PDB nominal. Menyusul ACFTA adalah ASEAN-India
Free Trade Area (AIFTA) yang diharapkan akan jalan di Indonesia pada tanggal 1
Juni 2010. Kedua perjanjian perdagangan bebas ini akan membanjiri pasar
Indonesia dengan barang-barang murah dari Tiongkok dan India, menghancurkan
industri manufaktur dan pertanian Indonesia, dan menciptakan perlombaan ke
bawah yang lebih parah tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh wilayah
ASEAN-Cina-India. Dilematisnya, negara-negara kurang berkembang seperti
Indonesia, kebijakan proteksionis dari negara-negara kapitalis besar akan
membuatnya kehilangan pasar ekspor dan menghancurkan industri di dalam negeri,
dan mendorong jutaan buruh dan tani ke pengangguran.
Menilik dari situasi
ekonomi global, yakni pemulihan ekonomi tanpa penciptaan lapangan kerja, proyeksi
optimis dari pemerintahan SBY berdiri di atas pondasi yang rapuh. Terlebih
lagi, krisis overproduksi di negeri-negeri kapitalis maju yang semakin parah,
dengan kapasitas produksi 30% lebih besar daripada daya beli konsumen. Ini
berarti bahwa pemulihan ekonomi di negeri-negeri maju akan berlangsung tanpa
penciptaan lapangan kerja. Selain mengurangi permintaan impor dari
negeri-negeri Asia, ini juga akan mengurangi investasi asing. Hampir 50%
investasi untuk perusahaan-perusahaan non-finansial di Indonesia datang dari
kapital asing. Sebagai akibatnya, kita telah mulai menyaksikan banyak
rencana-rencana investasi di Indonesia yang telah ditunda dan dibatalkan.
Dengan penurunan investasi dan permintaan asing, kita akan melihat penurunan di
dalam level produksi di Indonesia dan peningkatan tingkat pengangguran.
Krisis finansial
2008/2009 adalah krisis yang terbesar semenjak Depresi Hebat 1929. Secara
ekonomi, sosial, dan politik, krisis ini akan meninggalkan sebuah bekas di
dalam sejarah kapitalisme. Kapitalis seluruh dunia berjuang untuk mengatasi
kontradiksi dari sistem mereka. Mereka akan memindahkan beban krisis ini ke
pundak milyaran buruh dan tani. Tanda-tanda krisis baru namun hampir serupa
kembali muncul di pertengahan tahun 2013.
Pabrik-pabrik sedang
ditutup dengan jutaan buruh dipecat (“memaksakan penghancuran sejumlah besar
tenaga-tenaga produktif”) dan mereka yang masih beruntung memiliki pekerjaan
mereka sedang dipaksa bekerja lebih keras dan lebih lama dengan bayaran yang
lebih rendah. Ada kemerosotan dalam permintaan dunia dan kapitalis
seluruh dunia dipaksa untuk membuka lebih banyak pasar baru dan membesarkan
yang lama (“merebut pasar-pasar baru dan menghisap pasar-pasar yang lama dengan
cara yang lebih sempurna”) melalui perjanjian-perjanjian perdagangan bebas dan
segala macam skema ekonomi. Lalu, kapital telah merasuk ke semua sudut dunia
dan tidak ada lagi pasar yang baru yang bisa direbut. Dalam 50 tahun terakhir,
kapitalisme telah berhasil menghindari krisis besar dengan membuka pasar-pasar
baru (terutama di Cina, India, dan Rusia). Sebagai konsekuennya, ini telah
“membukakan jalan untuk krisis-krisis yang lebih luas dan lebih merusakkan, dan
mengurangi cara-cara yang dapat mencegah krisis-krisis itu.” Dan memang benar,
sebuah krisis yang lebih besar sedang menanti kelas penguasa.
Garis
Politik Kita:
PEMBEBASAN NASIONAL MELAWAN
IMPERIALISME
Posisi SMI Sebagai Bagian Yang Tidak Terisahkan Dari
Gerakan Rakyat & Kebutuhan Membangun
PERSATUAN Sebagai Alat Politik
Kemudian pertanyaannya, apakah kita percaya dan menyerahkan perubahan
nasib pada partai politik borjuasi yang sudah terbukti menghianati rakyat? Jelas
kita tidak akan percaya dan tak akan pernah mendukung partai borjuasi. Karena
sejatinya perubahan sosial, kesejahteraan hanya bisa didapat dengan perjuangan
rakyat sendiri melalui jalan politik MASSA AKSI yang teratur. Sehingga
persatuan gerakan rakyat yang mandiri, lepas dari intervensi partai politik
borjuasi, dan kemudian membentuk alat kekuatan politik rakyat sendiri pula
dengan tujuan pembebasan nasional dari belenggu penindasan kapitalisme.
Kepentingan-kepentingan rakyat akan selalu bertentangan dengan
kepentingan kelas kapitalis. Dimana kaum buruh menghendaki upah layak (Upah
Relatif Nasional) sedangkan kaum kapitalis menghendaki upah murah. Dimana kaum
tani menghendaki reforma agararia sedangkan kaum kapitalis menginginkan
perampasan tanah. Dimana pelajar-mahasiswa menghendaki pendidikan gratis,
ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan sedangkan kaum kapitalis
mengkapitalisasikan pendidikan. Perjuangan atas kepentingan-kepentingan ini,
tidak boleh berjalan secara parsial (terpisah) melainkan harus disatu-padukan
dalam satu-persatuan yang maha dasyat (Persatuan Multisektoral).
Kebangkitan gerakan rakyat baik buruh dan petani, sedikit banyak telah
membuat rezim dan kaum kapitalis murka karena telah menghambat proses
akumulasinya. Namun watak kelas kapitalis yang serakah, tidak akan menyerahkan
sedikitpun dari apa yang sudah dirampas dari rakyat. Maka kelas kapitalis bersama
rezim borjuasi melakukan serangan-serangan balik atas keperjuangan rakyat.
Mereka melakukan tindakan represifitas dan kriminalisasi, gerakan dan terus
memojokan gerakan.
Hari ini SMI
memandang masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kapitalistik atau sebuah
fase dimana kapitalisme menjadi sebuah corak produksi, sehingga posisi rakyat
berada dalam cengkeraman IMPERIALISME (tahap tertinggi dari perkembangan
kapitalisme), maka pilihan sikap
yang paling tepat yang harus kita tegaskan adalah PEMBEBASAN NASIONAL
MELAWAN IMPERIALISME sebagai musuh bersama dari seluruh sector rakyat dan terutama adalah musuh
kelas buruh. Sekali lagi,
perjuangan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. PERSATUAN... PERSATUAN...
PERSATUAN.... Ia adalah kunci utama dari perjuangan untuk menghancurkan sistem
sosial yang tidak adil dan menindas ini, maka persatuan sudah seharusnya
menjadi KEBUTUHAN bagi segenap gerakan Rakyat.
SMI
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan rakyat memiliki TANGGUNG
JAWAB MORAL dan IDEOLOGIS serta berkepentingan untuk mendorong dan membangun
PERSATUAN GERAKAN RAKYAT. Yang menjadi titik evaluasinya, adalah
persatuan multisektor yang dibangun masih sebatas sebagai komite aksi dan masih
berdasar momentum. Kemudian tugas gerakan adalah mengkualitaskan persatuan
multisektor dengan program-program yang mengarah pada pembelejetan dan
menyerang politik borjuasi dengan prinsip Anti Kapitalisme sehingga kekuatan
Rakyat akan muncul sebagai satu gerakan kelas yang memiliki tekad bulat untuk
berhadapan langsung (face to face) dengan kelas borjuasi dan menghancurkannya.
[1] Tidak ada perubahan substansial pada Garpol.
Konferensi Nasional Ke-IV hanya menambahkan perkembangan situasi kekinian dan
mempertajam analisa kegagalan kapitalisme
0 komentar:
Posting Komentar