Pemilu Borjuasi dalam Pasar Bebas

Pemilu Borjuasi dalam Pasar Bebas

Neoliberalisme: Skema Liberalisasi Ekonomi Kapitalistik

Setelah Perang Dunia II berakhir, IMF dan Bank Dunia melahirkan sebuah organisasi perdagangan dunia yang bernama GATT (yang menjadi WTO/World Trade Organisation pada 1 Januari 1995), di Jenewa - Swiss tahun 1948, sebagai implementasi hasil konferensi Bretton Woods, di New Hampshire, tahun 1944, yang disponsori oleh Amerika Serikat dengan 6 (enam) prinsip kerja sama, yaitu:

1. Perjanjian mengenai kesepakatan pendirian WTO.
2. Penjanjian perdagangan barang (goods) yang meliputi pembukaan akses pasar, pengurangan dukungan domestik, dan pengurangan subsidi.
3. Perjanjian jasa (General Agreement on Trade in Services/GATS).
4. Perjanjian hak atas kekayaan intelektual (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPS).
5. Perjanjian penyelesaian sengketa dan aturan investasi (TRIMs).
6. Perjanjian kajian ulang atas kebijakan dagang negara-negara anggota (Trade Policy Reviews).

Turunan WTO sebagai organisasi dagang dunia adalah dengan membentuk organisasi dagang tingkat regional yang disebut FTA (Free Trade Agreement) dengan berbagai variannya. Melalui FTA, setiap negara yang terikat dengannya dipaksa meliberalisasi pasarnya agar terbuka lebar untuk dimasuki barang dan jasa, terutama sektor keuangan. Indonesia sendiri sudah terikat dengan AFTA tahun 2002, China-ASEAN-AFTA tahun 2004, dan Indonesia-Jepang EPA tahun 2007. Sejak saat itu, kekuatan kelas borjuis melalui Negara dunia pertama telah membawa mindset ekonomi Negara-negara dunia ketiga (termasuk Indonesia salah satunya) menuju tatanan ekonomi yang KAPITALISTIK!!!

Ditambah lagi dengan lahirnya kebijakan Stuctural Ajusment Program (SAP) dan Pasar Bebas yang lahir sebagai upaya penanganan krisis yang menghantam Uni Eropa dan Amerika 7 (tujuh tahun lalu). SAP sebagai program “perbaikan ekonomi” mencakup perubahan dalam bidang ekonomi mikro  dan ekonomi makro (seperti kebijakan fiskal, moneter dan pasar yang difasilitasi oleh kebijakan politik sebuah negara) sebagai pagu utama Neoliberalisme. Kebijakan-kebijakan Neo-Liberal pada prakteknya secara umum adalah :

1)       Penerapan prinsip “pasar bebas” dalam perspektif ekonomi negara. Mengecilkan sampai menghilangkan peran negara dalam ekonomi

2)       Memotong sampai menghapuskan subsidi.

3)       Swastanisasi (privatisasi) BUMN

4)       Menghapus konsep “barang-barang publik” dan menggantinya dengan “tanggung jawab individual”.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Amerika dalam penangangan krisis adalah dengan mengurangi stimulus bagi perusahaan-perusahaan dan menaikkan suku bunga bank sentral The Fed. Kebijakan tersebut dikhawatirkan akan terjadi pembalikan modal, dimana investasi di negara-negara maju akan kembali dilirik. Situasi tersebut justru disambut oleh Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga menjadi 7,5% agar tetap bisa menarik investasi. Ini menunjukkan kepada kita, bahwa sebenarnya tata kelola ekonomi Indonesia bersandar pada Investasi dan Hutang luar negeri. Pada Februari tahun 2014, hutang Indonesia telah mencapai Rp 2.428,63 triliun dengan rasio 24,7% terhadap PDB.

Indonesia Menuju ASEAN Economic Community (AEC)

Untuk menyiapkan diri menghadapi pasar bebas di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)/ASEAN Economic Community (AEC) 2015 nanti, yang sejatinya sudah menjadi skema bertahap sejak kekuasaan rezim Soeharto hingga rezim SBY yang dimotori oleh WTO menuju pasar bebas dunia dalam pertemuan global (Nasional Summit, APEC, G-20). Rezim SBY kembali membuka pintu liberalisasi ekonomi Indonesia lewat peluncuran MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) pada tahun 2011-2025 dengan menetapkan 6 koridor ekonomi (Sumatera-Jawa, Sulawesi, Maluku-Papua, Bali-Nusa Tenggara) dengan target Investasi Rp 4000 Triliun untuk periode 2011-2015. Jumlah proyek MP3EI tahun 2011 sebanyak 666 proyek MP3EI senilai Rp 1.771 triliun, ini jumlah tersebut membengkak sampai dengan 912 proyek dengan nilai Rp 2.192 triliun pada tahun 2012 dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur (perlabuhan, bandara, kawasan industry, pembangkit listrik, jalan). Dengan menyandarkan pada investasi pada proyek MP3EI, bisa kita lihat rezim kapitalistik sangat antusias melakukan liberalisasi ekonomi Indonesia untuk diserahkan tata kelolanya kepada kaum modal dan praktek itulah yang akan terus dilanjutkan oleh rezim dari masa ke masa, sepanjang masih mengabdikan diri pada kepentingan kaum modal. Untuk memuluskan road map liberalisasi tersebut, regulasi perundang-undangan terus dilahirkan seperti, UU Keamanan Nasional, UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, UU Penanganan Konflik Sosial, UU Intelijen dll.

Dalam cetak biru MEA, ada 12 sektor prioritas nantinya yang akan diintegrasikan. Sektor tersebut terdiri dari tujuh sektor barang yakni industri agro, elektronik, otomotif, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil. Sisanya adalah lima sektor jasa yaitu transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, serta industri teknologi informasi (e-Asean). Sektor ini nantinya akan diimplementasikan dalam bentuk pembebasan arus barang, jasa, investasi, dan juga tenaga kerja terampil. Bentuk kerja sama ini bertujuan agar terciptanya aliran bebas barang, jasa dan tenaga kerja terlatih, serta aliran investasi modal yang lebih bebas, disebut bebas karena 4 komponen tersebut (barang, jasa, tenaga kerja dan modal) baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri akan diperlakukan sama.

Pada kenyataannya, Indonesia sama sekali belum menjadi negara yang memiliki basis ekonomi yang kuat (Industri, Pertanian, Tenaga Kerja dll) karena masih menyandarkan tata kelola ekonomi nasional pada investasi modal dan Hutang. Jika kita tinjau ekonomi mikro Rakyat Indonesia melalui program UMKM, hanya 1,65% dari total jumlah seluruh Rakyat Indonesia yang berwirausaha, sangat jauh dibandingnkan dengan Thailand yang 4% dari jumlah penduduknya yang sudah berwirausaha. Maka kita akan melihat bagaimana Masyarakat Ekonomi ASEAN akan membunuh dan meruntuhkan usaha mikro Rakyat Indonesia dengan membludaknya produk negara-negara ASEAN setelah China.

Hal tersebut juga akan diperparah dengan liberalisasi pasar tenaga kerja di ASEAN Economic Community nantinya. Dengan jumlah usia produktif/angkatan kerja di Indonesia sebesar 121,19 juta yang didominasi lulusan SD ke bawah sebanyak 56,67 juta (46,7%), SMP 22,1 juta (18.25%), SLTA 11,03 juta (9,10%) Diploma 3,41 juta (2,81%) dan lulusan universitas 8,36 juta (6,90%).[1] Sementara itu, jumlah pekerja asing terus meningkat menjadi 68.957 orang (18,70%) pada 2013, pada tahun 2009 hanya sebesar 58.091 orang. Maka kita bisa melihat masih rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia yang akan bersaing dengan perkerja dari negara-negara ASEAN lainnya untuk mencari kerja dengan. Itulah salah satu kenyataan dari sistem kapitalisme yang menggunakan negara sebagai alat untuk memuluskan kepentingan kaum modal dengan persaingan pasar tenaga kerja, sistem kerja kontrak outsourcing dan politik upah murah.

Tapi disisi lain, dengan semakin menipisnya batas-batas negara pada ASEAN Economic Community, ia juga memberi ruang bagi membesarnya gerakan buruh dalam skala internasional. Karena sejatinya seluruh kelas pekerja menghadapi syarat-syarat hidup yang sama di bawah sistem kapitalisme yang menindas.

Pemilu borjuasi 2014: Pesta Pora Elit Politik Borjuis                           

Tahun 2014, sebagai tahun politik dimana pemilu 2014 yang sejatinya sebagai ajang pesta para elit dan perampok, juga memberikan pengaruh pada iklim investasi di Indonesia. Sebelum bergulirnya pemilu calon legislatif pada 9 april yang lalu, Indonesia sudah kebanjiran investasi hampir Rp 500 Triliun yang diprediksi akan terus bertambah di sektor industry, seperti industri otomotif, elektronik dan jasa selain sektor pertambangan (melalui penerapan UU Minerba pada tahun 2014). Terlihat jelas bagaimana kaum modal mengintervensi pesta demokrasi Indonesia untuk mendukung elit politik pada pemilu 2014. Bahkan Bank Dunia telah menyatakan, bahwa pemimpin Indonesia selanjutnya bertugas untuk menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidi. Teranglah bagi kita, bahwa pemilu 2014 bukanlah pemilu yang hendak mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia dari penderitaan dan kemiskinan, melainkan hanya sebagai proses formal sekali dalam 5 (lima) tahun. Siapapun dan apapun yang terpilih nantinya, hanya akan melanjutkan skema liberalisasi ekonomi Indonesia untuk diabdikan pada kepentingan modal untuk terus menindas rakyat.   

Jika saja kita kembali melihat ke belakang, untuk melihat dengan teliti terhadap “political tracking” partai-partai politik borjuasi yang terlibat dalam pemilu nanti - berikut dengan elit-elit politiknya, dari partai yang sudah lama maupun partai yang baru, maka dapat kita lihat satu-persatu partai tersebut dan dapat kita lihat sejumlah kebusukan dan pengkhianatan terhadap cita-cita Republik untuk KEMERDEKAAN 100%. Sejumlah partai-partai peserta pemilu borjuasi ini; dari mulai partai penguasa DEMOKRAT, GOLKAR, PDIP, GERINDRA, PKS, PAN, NASDEM, PKB, PKPI, PPP, PBB dll, adalah partai-partai borjuasi yang kemudian melahirkan bandit-bandit dan perampok-perampok handal yang selalu mengorbankan rakyat indonesia, kolaborasi tingkat tinggi antara partai borjuasi dengan rezim yang berkuasa dari setiap pemilu kepemilu berikutnya telah membentuk kekuasaan Elit yang kemudian gemar menggadaikan kekayaan alam kepada kekuatan modal swasta (internasional maupun nasional). 

Sudah tidak diragukan lagi rezim yang selama ini berkuasa adalah rezim yang mewakili klas borjuasi komparador yang senantiasa menghamba kepada sistem Kapitalisme-Neo Liberalisme. selain itu hampir semua kader-kader partai borjuasi tersebut adalah KORUPTOR, PELANGGAR HAM, PERAMPAS TANAH RAKYAT dan pendukung POLITIK UPAH MURAH yang sudah dapat dipastikan baik SIPIL maupun MILITER, baik PRABOWO-HATTA maupun JOKOWI-JUSUF KALLA yang nantinya akan terpilih PRESIDEN Republik Indonesia melalui mekanisme PEMILU borjuasi 2014 ini, maka akan tetap melanggengkan program Liberalisasi (ACFTA 2015, G-20 2020) yang tentunya akan semakin menjerumuskan Bangsa Indonesia ke dalam Tatanan Masyarakat yang KAPITALISTIK. Maka sangat tidak tepat jika kita menyandarkan perubahan Indonesia, kesejahteraan rakyat Indonesia untuk meruntuhkan kekuasaan kelas borjuis melalui pemilu, BERKOMPROMI dengan partai borjuis dan calon-calon populis - ia merupakan taktik yang sangat KELIRU.[2]

Persatuan Rakyat: Jalan Menuju Kemerdekaan 100%

Kebutuhan mendesak gerakan rakyat yang anti terhadap pemerintahan Neo-Liberalisme saat ini adalah membangun kekuatan politik rakyat sebagai alat perjuangan politik bersama, namun Kebutuhan akan persatuan perjuangan serta meningkatkan kualitas perjuangan politik gerakan rakyat haruslah berlandaskan pada kekuatan rakyat itu sendiri (persekutuan ideologis kaum buruh, tani, miskin kota, mahasiswa, nelayan, dll). Tidaklah tepat pembangunan gerakan politik rakyat dengan menyandarkan taktik “mendompleng” kepada kekuatan partai politik borjuasi ataupun mendukung calon presiden yang populer pada pemilu borjuasi 2014 ini, adalah merupakan taktik yang keliru sekalipun hanya sebagai proses pembelajaran politik.

Namun dengan demikian patut disadari bahwa membangun kekuatan politik Alternatif bukanlah pekerjaan yang mudah ditengah-tengah hegemoni kekuatan politik borjuasi yang semakin mengilusi gerakan rakyat, tidak sedikit kelompok gerakan yang kemudian terilusi dengan sosok populer dan harapan-harapan semu bahwa melalui mekanisme pemilulah yang dapat membawa perubahan bangsa indonesia menjadi lebih baik. Hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa telah terjadi kejenuhan dan kekecewaan massa rakyat terhadap kepemimpinan politik yang elitis dan ketidak mampuan dalam menjawab persoal-persoalan massa rakyatnya, justru sebaliknya kepemimpinan partai politik borjuasi semakin menunjukan kebobrokannya dihadapan publik dengan kasus-kasus korupsi dan skandal yang lainnya, sehingga munculnya figur-figur populis dianggap sebagai angin segar yang bersifat sementara, namun sama sekali tidak merubah substansi akar persoalannya yaitu sistem KAPITALISME yang telah menghancurkan kedaulatan Republik. Yang kedua adalah motif dari beberapa pimpinan organisasi massa yang cenderung pragmatis yang kemudian menyeret kesadaran massa anggotanya untuk terlibat dalam proses pemilu borjuasi 2014 dengan tujuan untuk kepentingan pribadi elitnya semata.

Maka menjadi tugas sejarah bagi kita, MEMPERKUAT ORGANISASI DAN MENDORONG PERSATUAN RAKYAT untuk menentukan TAKDIR dan NASIB kita sendiri sebagai Rakyat Indonesia yang terhina, diinjak dan dilecehkan di atas tanah air kita sendiri. Terus memperluas kesadaran Anggota dan segenap Rakyat, membangun PERSATUAN rakyat melalui ALAT POLITIK ALTERNATIF untuk Membentuk PEMERINTAHAN TRANSISI di bawah kepemimpinan KELAS PEKERJA yang tidak akan pernah berkompromi atau bekerjasama dengan kelas BORJUASI!!! Memassifkan perjuangan tingkat kampus, perjuangan sektoral untuk menegaskan bahwa melalui jalan MASSA AKSI yang TERATUR, TERDIDIK DAN TERORGANISIR kita akan mampu memukul MUSUH dengan AKSI MASSA.

Oleh : Martin Luiz ( Ketua Umum KPP-SMI )

---

[1] Berdasarkan data BPS  2013

[2] Kertas posisi SMI-May Day 2014

Posted in: analisa dan opini